Pagi ini aku baca di koran New Strait Times Malaysia, tulisan seorang editor koran tersebut tentang pembantu rumah tangga Indonesia.
Seperti kita ketahui, pemerintah Indonesia sempat menghentikan pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Malaysia, termasuk tenaga pembantu rumah tangga (PRT) tentu. Setelah negosiasi yang alot antara pemerintah Indonesia dan Malaysia tentang pengiriman PRT Indonesia ke Malaysia, kebekuan itu akhirnya cair dan pemerintah Indonesia besedia mengirimkan kembali tenaga kerjanya ke Malayasia, namun masih saja timbul banyak kendala, antara lain karena PRT belum bisa memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah Malaysia yaitu menjalani pelatihan keterampilan di tanah air selama 200 jam.Masalah PRT Indonesia di Malaysia memang kompleks. Di satu sisi Malaysia sangat membutuhkan tenaga PRT, karena mayoritas wanita malaysia bekerja/berkarir di luar rumah. Bagi mereka yang mempunyai anak kecil tentu merupakan suatu masalah besar jika tanpa PRT yang membantu mereka mengurus rumah dan menjaga anak-anaknya.
Tetapi di sisi lain, rakyat Malaysia-pun mengalami masalah dengan PRT yang membuat mereka cukup stress memikirkannya. Misalnya, tidak sedikit dari PRT itu yang kabur dari rumah majikan , padahal majikan telah mengeluarkan biaya yang besar untuk mendapatkan jasa PRT. Bahkan ada di antara PRT itu yang kabur dengan membawa barang-barang berharga milik majikan seperti hp, uang, bahkan celengan anak majikanpun dibobolnya. Itulah pengalaman yang diceritakan oleh penulis di NST ini. Belum lagi masalah penyakit yang baru ketahuan setelah mulai bekerja seperti tuberculosis bahkan penyakit menular seksual, padahal mereka telah dinyatakan lolos ujian kesehatan.
Padahal katanya, dia memperlakukan pembantunya seperti keluarga sendiri, diberi kamar tidur sendiri, jam istirahat cukup, bebas menonton tv, bahkan memakai telepon untuk menghubungi keluarganya di kampung.
Mungkin ada segelintir majikan yang memeprlakukan pembantunya tidak seperti si penulis ini. Tetapi hal ini sangat jarang, karena saya melihat sendiri di tempat-tempat umum seperti restoran dan mall, PRT duduk satu meja dengan majikan sekeluarga, makan dengan menu yang sama, dan diajak bercengkerama bersama seperti layaknya anggota keluarga. Bahkan di lingkungan tempat tinggal saya, ketika majikannya pergi ke kantor dan ke sekolah, para PRT bebas ngobrol dan bercengkerama dengan sesama PRT tetangganya sambil momong anak majikan, atau sambil menyapu, membuang sampah, bahkan cuma ngobrol saja tanpa kegiatan apa-apa. Kadang-kadang mereka berbicara dengan suara keras dalam bahasa dan logat daerah asalnya.
Saya tidak bermaksud menjelek-jelekkan PRT yang notebene adalah bangsa saya sendiri, bahkan mungkin saudara sekampung nenek saya, tetapi saya hanya menyampaikan apa yang saya alami dan lihat sendiri selama tujuh tahun tinggal di Malaysia. Saya tidak bisa menyalahkan mereka, para PRT itu, karena mereka tidak mempunyai cukup bekal pendidikan dan keterampilan, termasuk pendidikan agama. Bahkan memakai jilbab-pun baru dilakukan di Malaysia atas anjuran dan didikan majikannya.
Lantas, bagaimana seharusnya kita harus bersikap menghadapi masalah ini?
Tidak ada jalan lain selain menghentikan pengiriman wanita Indonesia sebagai pekerja non-formal ke manapun, tidak hanya ke Malaysia. Wanita seharusnya dilindungi, dihargai, dinafkahi oleh para lelaki. Siapakah lelaki itu? Banyak. Suaminya, atau ayahnya, atau anak lelakinya, atau saudara lelakinya, atau pamannya. Begitulah seharusnya wanita diperlakukan, bukan sebaliknya, dikirim ke LN untuk diperas tenaganya sebagai pekerja kasar tanpa skill dan pendidikan yang memadai. Akibatnya harga diri bangsa kitalah yang tercoreng, sebab mereka mewakili wajah bansga Indonesia.
Mungkin anda tidak percaya kalau saya ceritakan, bahwa saat-saat awal tinggal di Malaysia, saya sering ditanya oleh orang Malaysia, apakah ada kawan atau saudara yang mau bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Saya sangat terkejut dengan kenyataan ini, kenyataan yang tidak pernah saya bayangkan sebelum menginjakkan kaki ke Malaysia.
Rupanya, image orang Malaysia tentang perempuan Indonesia adalah; kurang pendidikan, dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Kalau mereka melihat perempuan Indonesia berpenampilan lumayan rapi dan keren, mereka menebak bahwa perempuan Indonesia itu dinikahi oleh lelaki Malaysia. Astaghfirullah.
Lalu, siapakah yang harus disalahkan? apakah orang Malaysia yang punya image seperti itu? atau siapa? sudah seharusnya kita introspeksi diri, tidak melulu menyalahkan orang lain. Sebab, bukan hanya di Malaysia perempuan Indoenesia dipandang rendah dan dianggap pembantu rumah tangga semua, tetapi juga di negara-negara lain yang mempekerjakan TKW seperti Hongkong, Taiwan, dan Arab Saudi. Jadi seharusnya pengiriman TKW dihentikan bukan hanya ke Malaysia tetapi ke manapun.
Lalu, apa solusinya? buka lapangan pekerjaan di daerah luar Jawa, bangun sektor pertanian, peternakan, perikanan dan usaha kecil/menengah, dan buka kesempatan seluas-luasnya untuk LELAKI, agar mereka mampu menafkahi kaum perempuan. Bukan sebaliknya, yang pada zaman ini, ydicari adalah pegawai perempuan berpendidikan tinggi dan berpenampilan menarik, sementara kaum lelaki tersisih dan menganggur. Perempuan yang tidak cukup pendidikan dan tidak berpenampilan cantik-molek-seksi terpaksa pergi ke luar negeri menjadi pembantu tumah tangga, yang akibatnya mencabik-cabik harga diri bangsanya.
Sebaliknya bagi perempuan Malaysia, walaupun anda semua berpendidikan tinggi, selagi anda masih punya anak balita, tinggallah dulu di rumah, manfaatkan momen emas mengasuh sendiri balita anda, sambil mengerjakan pekerjaan rumah tangga semampunya, karena para suami selain berkewajiban mencari nafkah juga diajurkan untuk ikut membantu tugas rumah tangga. Nanti ada masanya, ketika anak-anak anda mulai bersekolah, ketika mereka menghabiskan waktu sampai sore di sekolah, bolehlah para ibu mempunyai kegiatan di luar rumah, entah bekerja kantoran, berdagang, mengajar, atau jika perekonomian rumah tanggs sudah mencukupi, hendaklah para ibu ini lebih memilih menghadiri majelis-majelis ilmu, kelas-kelas tadarus dan kajian al-Qur'an, untuk menambah bekal dalam mendidik anak dan mendampingi suami.
Apalagi kalau anak-anak sudah memasuki usia remaja, mereka bisa bergotong royong mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, membantu mengurus dan mengajari adik-adiknya. atau masuk asrama bagi yang berkemampuan secara finasial atau akademik.
Tidak perlulah para wanita mengejar karir dan harta dunia, bersikap qona'ah lah atas pemberian suami, jangan terbawa arus hedonisme. Jika hal-hal di atas anda ikuti, maka anda tidak lagi memerlukan jasa pembantu rumah tangga.
wallahu a'lam
Learn to live without maids
The outlook appears bleak for employers
WILL they be back? Some say yes, others are unsure, while there are those who are adamant they will never return to Malaysian shores. No, we are not talking about leatherback turtles or brown-feathered raptors, but Indonesian maids.The two-year freeze has been lifted after exhaustive negotiations between Malaysia and Indonesia, but going by recent developments, the outlook does not appear positive for those who have been waiting anxiously for domestic helpers from Indonesia.
Last Sunday, fresh claims of maid abuse surfaced and the Indonesian embassy here advised its government to suspend the sending of maids here indefinitely.
Two days later, a 10-year road map to stop Indonesian maids from working abroad — the number will be eventually brought down to almost zero by 2017 — was unveiled.
On Tuesday, Human Resources Minister Datuk Seri Dr S. Subramaniam assured that the supply of maids from Indonesia would continue but, at the same time, urged Malaysians to learn to live without maids.
Whatever it is, we should brace our selves for the worst. Or should these developments be viewed from a more optimistic perspective?
Without Indonesian maids — the cheapest form of domestic help — we can perhaps finally learn to pick up after ourselves and be “less lazy”, as a reader stated in his letter to this newspaper. “Only sloths need maids,” he continued.
Right, so without maids, we would be more hardworking. And probably less stressed out, too.
Who wouldn’t be if the maid ran off after just one week in employ, with the mobile phones, loose change and the children’s hard-earned “life savings” in their coin-boxes? That was what the last domestic helper I recruited did.
If I had treated her like chattel or a slave, forced her to wash the car at dawn everyday, eat scraps in the kitchen, or used her for paintball target practice, her rash act might have been understandable.
However, she was treated like a member of the family, with a spacious room to herself, allowed enough rest and sustenance, and given full access to the television, and phone for calls back home. But the grass on the other side of our garden fence was obviously greener.
Without maids, we would no longer have to live with the spectre of them fleeing, leaving the baby wailing and unfed; or recoil when they are diagnosed with tuberculosis or a sexually transmitted disease, after being certified with a clean bill of health. Indeed, nothing can make people recoil in horror quite as effectively as stories about the hired help.
It may have happened to a friend of an aunt or the neighbour of a colleague, but they are not exaggerated flights of fancy or the stuff of urban legend. Many Malaysian households have experienced all this and more. Rarely is an employer fortunate enough to have the same maid for longer than a few months, or be completely satisfied with her expertise, skills and deportment.
Ironically, however, can we survive without them?
Yes, some say. Malaysian maids are the answer.
The Department for Women’s Development, a few years ago, trained local women to help ease the huge demand for domestic help. Between 2008 and 2010, it trained some 1,199 women around the country as domestic helpers.
But it is learnt that the programme has fallen by the wayside. Even if it had been successful, it is doubtful that Malaysians will be signing up in droves to be maids, even if they are called “home managers”, or something else similarly sophisticated.
Does a better solution lie in the workplace? Childcare support at offices would be extremely helpful but this continues to be sorely lacking despite repeated calls for companies to set up creches.
Firms remain reluctant to undertake this measure due to problems with cost, logistics, manpower and safety.
What about childcare centres, taska and childminders? That’s possible, but it’s not easy locating good, reliable and dependable ones.
The news reports of babies in childcare centres choking on their milk, drowned in basins and comatose after being dropped on their heads do not help inspire confidence in our childcare centres.
The most recent case involved babies being bound tightly and taped in the mouth at a taska in Johor. Placing our children there thus requires a giant leap of faith. As do hiring foreign domestic helpers.
What’s the solution then? Flexi-working hours? Be a stay-at-home parent? Some say the most realistic option would be to have less kids, or better still, none at all.